Informasi Dikecualikan

Administrator

17 Oktober 2023 22:33 WIB

Dibaca 1361 kali

PPID

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen menetapkan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Tahun 2025 sebagai pedoman dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Daftar Informasi yang Dikecualikan merupakan informasi tertentu yang tidak dapat diberikan kepada publik, karena apabila dibuka berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap kepentingan negara, penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, perlindungan hak pribadi, serta ketertiban dan keamanan masyarakat. 

Informasi yang dikecualikan di lingkungan Kecamatan Kutowinangun meliputi antara lain dokumen internal administrasi perkantoran seperti lembar disposisi surat masuk dan keluar, nota dinas, serta memorandum internal yang apabila dibuka dapat mengganggu proses pengambilan kebijakan. Selain itu, data pribadi penduduk, aparatur sipil negara, serta identitas pelapor pengaduan juga dikecualikan guna melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan informasi.

Dokumen DIK ini juga mencakup informasi yang berkaitan dengan proses pemeriksaan, audit, penilaian kinerja aparatur, usulan promosi jabatan, laporan keuangan sebelum diaudit, serta kasus hukum yang masih dalam proses. Pengecualian terhadap informasi tersebut bertujuan menjaga objektivitas proses, mencegah intervensi pihak yang tidak berkepentingan, serta memastikan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum.

Setiap informasi yang dikecualikan memiliki jangka waktu pengecualian yang jelas, dan dapat dibuka apabila telah memenuhi ketentuan, memperoleh persetujuan pihak terkait, atau telah dinyatakan terbuka berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan hukum lainnya. Dengan demikian, prinsip keterbukaan informasi tetap dijalankan secara seimbang dengan prinsip kehati-hatian dan perlindungan kepentingan yang lebih besar.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN (DIK)

KECAMATAN KUTOWINANGUN KABUPATEN KEBUMEN

A. Dasar Penyusunan

Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) Kecamatan Kutowinangun disusun sebagai pelaksanaan:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

3. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, kearsipan, kepegawaian, perlindungan anak, dan penegakan hukum.

B. Prinsip Pengecualian Informasi

Informasi yang dikecualikan di Kecamatan Kutowinangun ditetapkan berdasarkan prinsip:

• Ketat, hanya terhadap informasi yang secara nyata menimbulkan risiko apabila dibuka;

• Terbatas, tidak seluruh dokumen atau informasi dikecualikan;

• Sementara, dapat dibuka apabila jangka waktu pengecualian telah berakhir atau syarat pembukaan terpenuhi.

C. Ruang Lingkup Informasi yang Dikecualikan

1. Informasi Administrasi Internal
   Informasi berupa disposisi surat, nota dinas, memorandum, dan surat internal antar unit kerja dikecualikan karena merupakan bagian dari proses internal pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Pembukaan informasi ini berpotensi mengganggu efektivitas kerja dan membuka peluang intervensi yang tidak relevan.

2. Informasi yang Mengandung Data Pribadi
   Informasi yang memuat biodata penduduk dan aparatur sipil negara, baik dalam bentuk arsip fisik maupun elektronik, dikecualikan untuk melindungi hak privasi dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

3. Informasi Penilaian Kinerja dan Disiplin ASN
   Dokumen penilaian prestasi kerja, data pelanggaran disiplin, serta identitas ASN yang dijatuhi hukuman disiplin dikecualikan guna menjaga objektivitas penilaian, stabilitas psikologis aparatur, dan iklim kerja yang kondusif.

4. Informasi Pengaduan Masyarakat dan Identitas Pelapor
   Identitas pelapor dugaan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran norma kesusilaan dikecualikan untuk memberikan perlindungan hukum dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

5. Informasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum
   Identitas anak sebagai pelaku maupun korban kekerasan dikecualikan sepenuhnya demi melindungi hak anak, menjaga kerahasiaan identitas, serta mencegah dampak sosial dan psikologis yang merugikan.

6. Informasi Pemeriksaan, Audit, dan Pengawasan
   Hasil pemeriksaan, kertas kerja audit, serta tindak lanjut yang belum final dikecualikan untuk menjaga independensi proses pemeriksaan dan mencegah kesalahpahaman publik sebelum adanya kesimpulan resmi.

7. Informasi Keuangan yang Belum Diaudit
   Laporan keuangan, surat pertanggungjawaban fisik, serta rincian DPA tahun berjalan dikecualikan sampai proses audit dan pertanggungjawaban selesai, guna menjamin akurasi dan validitas informasi keuangan.

8. Informasi Kepegawaian Strategis
   Data usulan promosi dan pengangkatan ASN dalam jabatan struktural dikecualikan sampai proses pelantikan dilaksanakan untuk mencegah intervensi dan menjaga profesionalitas manajemen ASN.

9. Informasi Kasus Hukum yang Masih Berjalan
   Informasi terkait perkara hukum yang masih dalam proses dikecualikan untuk melindungi proses penegakan hukum, alat bukti, serta menjamin asas praduga tak bersalah.

D. Jangka Waktu dan Pembukaan Informasi

Setiap informasi yang dikecualikan memiliki jangka waktu pengecualian yang jelas, dan dapat dibuka apabila:

• telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak terkait;

• proses pemeriksaan, audit, atau penegakan hukum telah selesai;

• dinyatakan terbuka berdasarkan putusan pengadilan atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Penutup

Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan ini menjadi komitmen Kecamatan Kutowinangun dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, profesional, dan berkeadilan, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparatur dalam pelayanan informasi publik.

Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan