Peraturan Bupati Kebumen Tentang Standard Satuan Harga Kabupaten Kebumen 2023

Salinan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023

Pedoman Penyusunan APBDes 2023

Materi Publikasi DPRD berupa Leaflet Daftar Anggota DPRD berdasarkan Asal Daerah Pemilihan

materi publikasi dan dokumentasi DPRD Kabupaten Kebumen berupa Leaflet Daftar Anggota DPRD Kabupaten Kebumen Masa Keanggotaan 2019-2024 berdasarkan asal Daerah Pemilihan (Dapil).

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA DI PROVINSI JAWA TENGAH

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Panji Kecamatan

Panji adalah tanda kebesaran dan simbol kultural bagi masyarakat daerah yang mencerminkan kekhasan daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. panji kecamatan merupakan tanda identitas kecamatan yang menggambarkan potensi kecamatan, harapan masyarakat daerah dan semboyan yang melukiskan semangat mewujudkan harapan tersebut yang penggunaannya ditetapkan sesuai dengan perkembangan, dinamika sosial masyarakat, mengandung filosofi, karakteristik, harapan serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Bupati Kebumen menetapkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 53 Tahun 2022 Tentang Panji Kecamatan.

PERDA KEBUMEN NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA KEBUMEN NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Bupati Kebumen, Menimbang : A. Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, Telah Dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; B. Bahwa Dalam Rangka Menyesuaikan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Serta Untuk Meningkatkan Efisiensi, Efektivitas Dan Tata Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Perlu Diubah Dan Disesuaikan; C. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Dalam Huruf A Dan Huruf B, Perlu Menetapkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) diubah sebagai berikut: (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah. (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat Daerah; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan.

Peraturan Bupati Kebumen Nomor 20 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Khusus Kepada Desa di Kabupaten Kebumen

Bankeu Pemdes selain percepatan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan kemiskinan, terdapat tambahan untuk pemulihan ekonomi desa karena pandemi COVID-19. Bankeu Pemdes Peningkatan Ketahanan Masyarakat Desa, difokuskan untuk pemulihan ekonomi desa melalui penyertaan modal BUM Desa. Bankeu Pemdes Pengembangan Kawasan Perdesaan Desa, untuk pemulihan ekonomi di desa melalui penyertaan modal BUM Desa Bersama.

Panduan Penjaringan Inovasi Masyarakat

LATAR BELAKANG Visi Bupati Kebumen yaitu “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”, yang kemudian dijabarkan dalam 5 (lima) misi Bupati. Salah satu misi Bupati fokus pada daya saing ekonomi yaitu misi ke-3 “Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan”. Pencapaian misi Bupati tersebut didukung potensi yang dimiliki Kabupaten Kebumen, baik potensi sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Kebumen menjadi sebuah kekuatan dan sekaligus tantangan bagi daerah untuk mampu mengelola dan mendayagunakan secara lebih optimal. Pada sisi sumber daya manusia perlu upaya untuk meningkatkan mengelola potensi yang ada salah satunya dengan meningkatkan kreativitas dan inovasi masyarakat. Peningkatan kreativitas dan inovasi masyarakat ini perlu terus didorong untuk dapat menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga berkontribusi secara nyata bagi peningkatan kesejahteraan. Sebagai tindak lanjut kegiatan yang diselenggarakan oleh BAPPEDA Provinsi Jawa Tengah, BAPPEDA Kabupaten Kebumen menghimbau kepada masyarakat untuk ikut berpartisipsi dalam penjaringan inovasi masyarakat di Kabupaten Kebumen guna menjaring kreativitas dan inovasi masyarakat yang belum diikutsertakan dalam kegiatan Lomba Kreativitas dan Inovasi Masyarakat (KRENOVA) Tingkat Provinsi Jawa Tengah. Penghargaan Penjaringan Inovasi Masyarakat adalah bentuk apresiasi dari Gubernur Jawa Tengah kepada para mitra dan inventor/inovator yang secara nyata mendukung dalam memajukan produk inovasi untuk masyarakat luas. Sebagaimana tujuan awal bahwa fasilitasi Penyelenggaraan Penjaringan Inovasi Masyarakat tidak hanya berhenti pada pemberian penghargaan saja, tetapi para pemenang lomba diberikan fasilitasi dan pembinaan, serta pendampingan menuju Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) atau Start Up Inovasi secara mandiri ataupun melalui pendanaan dari Kementerian Ristek/BRIN, dan lembaga lain; inkubasi melalui Inkubator, dan Technopark Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Selain itu, para pemenang Penjaringan Inovasi juga mendapatkan beberapa fasilitasi lanjutan, antara lain: Pelatihan Kekayaan Intelektual (KI), Hilirisasi Teknologi, Business Technology Center (BTC), Diseminasi, PerekayasaanTeknologi dan Penyertaan Pameran serta didorong untuk dapat menciptakan, merekayasa alat/produk yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan

Dengan diterbitkannya Peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan maka Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan dinyatakan dicabut